Pada 19 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa Presiden China, Xi Jinping, telah menyetujui suatu kesepakatan terkait nasib aplikasi TikTok di AS. Meskipun Trump menyebut persetujuan itu sebagai langkah penting, detail kesepakatan tersebut masih belum diklarifikasi sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait.
Daftar Isi:
Kerangka Kesepakatan dan Tantangan
Sebelumnya, AS dan China telah mencapai sebuah kerangka kesepakatan (framework deal) yang mengatur bahwa operasi TikTok di AS harus dikelola oleh pihak-pihak AS agar tidak berada di bawah kontrol penuh perusahaan induk ByteDance dari China. Trump menegaskan bahwa algoritma dan kepemilikan harus berada di tangan Amerika supaya isu keamanan nasional bisa terpenuhi. Namun, pemerintah China menyatakan bahwa negosiasi harus dilakukan sesuai aturan pasar, hukum China, dan dengan perlakuan yang adil terhadap perusahaan asing.
Langkah Berikutnya dan Penundaan
Meskipun ada kemajuan, AS belum menutup semua persyaratan. Kesepakatan penuh masih menunggu detail tentang siapa pemilik baru, struktur kontrol, dan seberapa banyak pengaruh ByteDance masih diperbolehkan. Tenggat waktu penjualan atau pembatasan TikTok di AS telah diperpanjang beberapa kali. Trump dan Xi dijadwalkan untuk bertemu langsung pada pertemuan APEC di Korea Selatan sebagai bagian dari proses finalisasi.
Keterkaitan dengan Politik dan Keamanan
Kesepakatan ini memiliki dampak penting tidak hanya dalam aspek teknologi, tetapi juga politik dan keamanan. TikTok menjadi sorotan di AS karena kekhawatiran tentang data pengguna dan pengaruh negara asing. Di sisi lain, Trump melihat TikTok sebagai aset politik karena popularitasnya di kalangan pengguna muda. Bagi China, menjaga keseimbangan antara kontrol atas teknologi dan kepatuhan terhadap norma internasional menjadi poin yang krusial.
Penutup
Kesepakatan antara Trump dan Xi Jinping terkait masa depan TikTok menunjukkan betapa isu teknologi dan keamanan kini menjadi bagian dari diplomasi tingkat tinggi. Meski sudah ada persetujuan awal, banyak detail kunci yang masih harus dirumuskan agar kepentingan kedua negara—selain pengguna—terlindungi dengan baik.
